PATROLISERGAPNEWS.ID
Kendal – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Jokowi mengungkap sejauh ini pemerintah sudah menyalurkan dana Rp 539 triliun ke desa-desa sejak 2015. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara menegaskan bahwa dana desa yang sudah disalurkan pemerintah pusat untuk desa-desa di Tanah Air sangat besar Jum’at 6 September 2024.
Dugaan adanya mark-up anggaran dana desa di Desa Sidodadi , Kabupaten Kendal, menjadi perhatian publik setelah disampaikan oleh warga setempat. Pada hari Senin, 3 September 2024, seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada awak media patrolisergapnews.id bahwa pengelolaan dana desa di desa tersebut diduga tidak transparan dan memerlukan investigasi lebih lanjut.(Kamis 5 September 2024).
” Warga desa tersebut meminta agar pemerintah lebih terbuka dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait dengan rincian anggaran untuk proyek-proyek pembangunan. Menanggapi keluhan ini, tim investigasi dari PatroliSergapNews langsung turun ke lapangan untuk memeriksa sejumlah proyek yang sudah dilaksanakan di Desa Sidodadi.
” Meskipun rincian proyek sudah tercatat, warga menuntut agar anggaran ini diaudit lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya mark-up yang merugikan masyarakat desa. Dugaan mark-up ini semakin kuat setelah beberapa proyek dilaporkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, baik dari segi kualitas maupun volume pekerjaan.
Ketua LSM Indonesia Maju, Guntur Adi Pradana, SH., MH. menyatakan akan berupaya keras untuk mengusut dugaan adanya mark-up dalam penggunaan dana desa.
” Dalam keterangannya, Guntur Adi Pradana menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Menurut Guntur, dugaan mark-up tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. “Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan memastikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
” Sebagai bagian dari upaya tersebut, LSM Indonesia Maju akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan mark-up ini. Guntur juga mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Guntur menambahkan bahwa LSM Indonesia Maju akan terus berkomitmen untuk mendorong transparansi dalam setiap aspek pengelolaan dana publik, khususnya yang berkaitan dengan dana desa. “Kita harus memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sejauh ini, pihak PatroliSergapNews masih melakukan investigasi dan diharapkan akan ada hasil audit resmi dalam beberapa minggu ke depan. Warga Desa Sidodadi berharap agar hasil investigasi ini dapat membawa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di wilayah mereka.
#patrolisergapnews.id
Akbari
psgn- Alek
