PATROLISERGAPNEWS.ID -JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, dari fraksi partai kebangkitan Bangsa (PKB), H Ruslan Daud (HRD), Memberikan apresiasi terhadap program pemerintah yang Menargetkan pembangunan 3 juta Rumah setiap tahun untuk Masyarakat di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan HRD Setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).
Menurut HRD, program 3 juta rumah per tahun ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan rakyat. Namun, Anggota DPR RI, dari fraksi partai kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga merupakan tokoh Penggerak pembangunan di Aceh ini Mengajukan beberapa pertanyaan terkait regulasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat mengakses program ini, Khususnya untuk setiap kategori Perumahan, seperti rumah susun (rusun), rumah khusus, rumah swadaya, dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
HRD juga menyoroti kategori rumah Bantuan swadaya masyarakat (BSPS) yang selama ini telah berjalan dengan Ribuan unit yang direhabilitasi, namun Terbatas pada jenis perbaikan rumah Seperti rehabilitasi berat dan ringan.
“Sebagai contoh, dalam kunjungan kerja saya ke beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen, Aceh, seperti Kecamatan Kota Juang, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng, saya menemui beberapa kondisi rumah yang tidak memungkinkan lagi untuk direhabilitasi karna semua kondisi bagunanya sudah lapuk. dan harus dibangun dari nol.
Dulu, regulasi hanya memperbolehkan Perbaikan rumah dalam bentuk rehab berat dan ringan dengan anggaran antara Rp 20 juta hingga Rp 35 juta. Dengan adanya program 3 juta Rumah maka oleh karena itu, kami berharap ke depan ini dapat Memfasilitasi pembangunan rumah baru dari nol hingga selesai,” ungkap HRD.
Dalam lanjutpenyampainya, HRD juga Menekankan bahwa seiring dengan kenaikan harga material dan kondisi ekonomi yang berubah, besaran Anggaran untuk Rehab rumah Seharusnya disesuaikan Dengan Harga material yang berlaku pada saat ini, agar semua program ini dapat benar-benar Tenjawab semua kebutuhan bagi masyarakat.
“Maka, saya mengimbau kepada Menteri Perumahan Rakyat untuk Segera menyusun regulasi, petunjuk pelaksanaan, juklak, dan petunjuk teknis, juknis. yang jelas dan terperinci, sehingga program pembangunan 3 juta rumah ini dapat Segera dilaksanakan secara merata di Seluruh Indonesia, Terutama di Aceh, yang masih banyak masyarakat memiliki jumlah rumah yang tidak layak huni dan cukup besar kemiskinannya.
Maka dengan adanya Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga dapat mengurangi angka kemiskinan, terutama di Aceh yang selama ini dikenal sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera,” tambah HRD.
HRD menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan 3 juta rumah per tahun di Indonesia akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan khususnya di Aceh. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan sosial yang lebih baik dan menurunkan ketimpangan ekonomi di daerah tersebut.
#patrolisergapnews.id
(Fahkrurrazi Ar)
