Ibu-Ibu Resah, Gas 3 Kg Langka Usai Kebijakan Pembatasan Penjualan

PATROLISERGAPNEWS.ID – Bandung – Kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan gas LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasca pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait kebijakan tersebut, gas melon kini sulit ditemukan di pengecer, membuat para ibu rumah tangga merasa kesulitan.

Kelangkaan gas 3 kg ini dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Para ibu rumah tangga mengaku kesulitan mencari gas untuk keperluan memasak sehari-hari. Mereka terpaksa harus antre panjang di pangkalan resmi Pertamina, yang seringkali kehabisan stok.

“Susah sekali sekarang cari gas 3 kg. Biasanya beli di warung dekat rumah, sekarang kosong terus,” keluh seorang Ibu yang sudah berusia sekitar 51 tahun, salah seorang warga Bandung, saat ditemui tim Viosarinews.com. “Saya harus pergi jauh ke pangkalan resmi, padahal saya sudah tua dan capek,” tambahnya.

Sentimen serupa diungkapkan salah seorang Ibu (48), warga Ujungberung Bandung Ia mengaku harus rela mengantre berjam-jam di pangkalan Pertamina, dan terkadang masih belum mendapatkan gas. “Anak-anak saya sudah lapar, tapi saya belum bisa masak karena belum dapat gas,” ujarnya dengan nada kecewa.

Kelangkaan gas 3 kg ini menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan harga di pasaran gelap. Beberapa warga melaporkan adanya penjualan gas 3 kg dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

Menanggapi hal ini, Viosarinews.com telah berupaya menghubungi pihak Pertamina untuk meminta klarifikasi terkait kelangkaan gas 3 kg pasca penerapan kebijakan baru. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pertamina.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan gas 3 kg ini dan memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat tetap terjaga. Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar kebijakan ini dapat dipahami dan dijalankan dengan baik.

Keberadaan pengecer yang selama ini membantu distribusi gas ke masyarakat juga perlu dipertimbangkan kembali agar tidak membebani masyarakat.

(AKBARI)