PATROLISERGAPNEWS.ID – Bireuen – Bupati Bireuen H. Mukhlis ST yang kurang dari satu bulan dilantik, tetap menolak alokasi anggaran pembelian mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil yang akan dibahas dalam APBK Perubahan tahun 2025, anggaran tersebut akan dialihkan untuk Pembangunan rumah Duafa dan kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat miskin perlu mendapat perhatian dan kepekaan kita semua.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis saat ditemui media patrolisergapnews.id pada Selasa malam (18 Maret/ 2025). Bupati menegaskan selama 5 Tahun menjabat tidak akan mengusulkan pembelian mobil Dinas baru berplat merah nomor 1 dan nomor 2 itu.
“Kami Bupati dan bersama Pak Wakil Bupati Bireuen sudah berkomitmen untuk tidak setuju membeli mobil Dinas baru selama Lima tahun kedepan ini. Anggaran yang akan dibahas dalam APBK Perubahan Tahun 2025 mencapai 4 Milyar akan dialihkan untuk pembangunan saudara kita yang masih membutuhkan pembangunan rumah Duafa,” tegas H. Mukhlis yang juga didampingi Wakil Bupati Ir. Razuardi
H. Mukhlis-Razuardi akan menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan operasionalnya dan Mobil Dinas sebelumnya, langkah tersebut mempertimbangkan banyaknya kepentingan masyarakat yang harus didanai, salah satunya pembangunan rumah Duafa sementara APBD sangat terbatas.
Menurutnya saat ini pembelian mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati belum dibutuhkan apalagi dengan kondisi anggaran Daerah sekarang, banyak terjadi refocusing oleh Pemerintah Pusat.
“Mobil Dinas yang ada masih layak digunakan, saya sudah sepakat dengan Wabup agar mengalihkan anggaran Mobil Dinas untuk pembangunan rumah Duafa, kami berikhtiar selama menjabat tidak ada lagi masyarakat Bireuen yang tinggal di gubuk dan rumah tidak layak huni,” lanjut Bupati
Menurut ketua DPD II Partai Golkar Bireuen, selain itu ada pertimbangan lain kami tidak bersedia menerima kendaraan dinas adalah adanya Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang pelaksanaan efisiensi APBN dan APBD disetiap daerah yang tidak terlalu urgent”, sebut H Mukhlis Takabeya ini
“Presiden terus menerus meminta penghematan angaran hingga turun Inpres, belum lagi banyak persoalan yang terjadi di masyarakat yang harus segerakan ditangani, kami sepakat dengan Wakil Bupati untuk tidak beli mobil dinas baru selama kami menjabat,” tandasnya.
Selama menjabat H. Mukhlis juga ingin menjadi contoh bagi Pejabat-pejabat lainnya di Kabupaten Bireuen agar memanfaatkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
“Kalau kami diberikan hak oleh peraturan untuk memperbaharui kendaraan mobil dinasnya, tentu hemat pikiran rasanya juga kurang pas di hadapan masyarakat kita di Bireuen masih menderita dengan kemiskinan, ditambah dengan kondisi anggaran saat ini, alasan lainnya juga wajib efesiensi anggaran pemerintah daerah.
Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir selama ini seperti pembangunan irigasi, jalan usaha tani dan jembatan serta fasilitas publik lainya yang lebih urgent,” pungkasnya H. Mukhlis Takabeya ini.
(Iqbal)
